Hadapi Tantangan Infrastruktur, Kementerian PU Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kompetensi SDM Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat sektor jasa konstruksi nasional melalui peningkatan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin dinamis dan berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan teknologi, tetapi juga soliditas, integritas, dan sinergi seluruh pelaku jasa konstruksi. Menurutnya, kerja sama yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dunia usaha, dan tenaga profesional menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembangunan nasional.

“Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Riky Aditya Nazir menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi periode strategis untuk memperkuat sistem tata kelola jasa konstruksi yang lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan industri nasional.

Ia menjelaskan, penguatan sektor konstruksi diarahkan pada transformasi digital layanan, peningkatan mutu sertifikasi badan usaha, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar semakin profesional dan berdaya saing.

“Pembangunan infrastruktur berkualitas membutuhkan komitmen bersama terhadap standar mutu, keselamatan kerja, profesionalisme, dan inovasi,” katanya saat mewakili Direktur Jenderal Bina Konstruksi dalam kegiatan coffee morning bersama asosiasi jasa konstruksi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Sementara itu, Ketua LPJK Insannul Kamil menyebut forum komunikasi tersebut menjadi ruang strategis untuk mempererat koordinasi dan membahas berbagai isu penting di sektor jasa konstruksi, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan ekosistem industri konstruksi nasional.

Menurutnya, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi, hingga rantai pasok konstruksi merupakan bagian penting dalam membangun industri jasa konstruksi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

Kementerian PU optimistis bahwa melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi seluruh stakeholder, sektor jasa konstruksi Indonesia akan semakin siap mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkualitas, merata, modern, dan mampu bersaing di tingkat global.